Bengkulu, InfoPublik – Saat ini, di Kota Bengkulu tengah menghangat wacana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN). Hal itu dimaksudkan untuk menata kembali kondisi keuangan daerah ke arah yang lebih baik.
Munculnya wacana memotong TPP ASN lantaran adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Kondisi itu mempengaruhi terhadap program-program yang direncanakan Pemkot Bengkulu, dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota.
Kemudian, efisiensi perlu dilakukan mengingat belanja pegawai kian membengkak hingga mencapai hampir 60 persen dari total APBD.
“Akan ada rencana efisiensi karena memang kondisi anggaran, khususnya belanja pegawai sangat besar,” ujar Walikota Dedy Wahyudi.
Dikarenakan efisiensi ini membawa dampak ikutan yang tidak kecil bagi pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten.
Ketika anggaran yang mengalir dari pusat mulai menyusut, kepala daerah dipaksa untuk memutar otak lebih keras guna memastikan roda pembangunan tetap bergerak, sementara janji-janji politik mereka selama kampanye masih menanti untuk ditunaikan.
Realita di lapangan menunjukkan adanya tekanan ganda bagi para kepala daerah. Di satu sisi, mereka harus mengakomodasi program-program pusat yang digelontorkan ke daerah.
Di sisi lain, janji politik kepala daerah, entah itu pembangunan infrastruktur lokal, pendidikan gratis, atau program sosial berbasis kearifan lokal, tidak semuanya mendapat alokasi dari pusat.
Maka, ketika dana dari pusat menipis dan kewajiban daerah bertambah, para Walikota, Bupati, dan Gubernur berada di persimpangan sulit antara loyalitas pada kebijakan pusat dan tanggung jawab moral terhadap rakyat yang memilih mereka.
Inilah yang dirasakan Dedy. Ia harus memutar otak agar pembangunan di Kota Bengkulu tetap berjalan dan hak pegawai tetap terpenuhi. Sungguh dilematis, tetapi visi dan misi “Bantu Rakyat” harus tetap jalan.
Namun tidak menutup kemungkinan wacana pemangkasan TPP akan dilakukan jika terjadi hal tak diinginkan.
Padahal memberikan TPP kepada ASN dalam rangka memacu kinerja mereka. TPP diberikan sebagai penghargaan atas dedikasi dan loyalitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, yang diharapkan memotivasi pegawai agar lebih optimal dan produktif dalam menjalankan fungsinya, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya masih mencari formulasi terbaik, tetapi kalau memang karena terpaksa. Kita tidak bisa makan tidak bisa membangun yaitu tadi, saya kan sudah mengingatkan, sudah memberitahu bahwa ini bahaya, seperti itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten lain tentu jauh kita yang tertinggi dan tidak pernah telat,” jelas Walikota.
Adapun wacana perampingan struktur OPD harus dikejar selain memangkas pagu anggaran setiap tahun, juga diharapkan meningkatkan efektivitas kinerja.
Selain memangkas pagu anggaran per tahun, pihaknya juga mempertimbangkan opsi lain yakni mengurangi nilai TPP khususnya untuk jabatan dan golongan tinggi. Dengan demikian tetap bisa membayarkan seluruh TPP lainnya.
Opsi ini masih diperhitungkan oleh bagian keuangan daerah, namun untuk eksekusinya tergantung dari kebijakan walikota.
“Justru awalnya saya mau menaikkan TPP khusus lurah, camat, kepala puskesmas, dan tim pelayanan. Tetapi memang efisiensi ini dampaknya sangat berat, ditambah lagi kita baru memproses pengangkatan hampir 4 ribu PPPK,” tuturnya.
Meski demikian, Walikota terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor agar janji politiknya kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan terimplementasi dengan baik. (MCKB Tim Redaksi)