Bengkulu, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan perlindungan bagi pekerja di wilayahnya.
Hal ini ditegaskan saat Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bengkulu Sutapa menghadiri pertemuan daring Asistensi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Percepatan Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Tahun 2026, Jumat (24/4/2026), bersama OPD dan stakeholder terkait.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan memantau progres sekaligus memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah guna memastikan seluruh pekerja terlindungi oleh jaminan sosial.
Dalam laporannya, Kadisnaker Sutapa mengungkapkan bahwa Kota Bengkulu telah mengambil langkah nyata melalui penganggaran APBD untuk melindungi tenaga kerja rentan.
“Untuk Kota Bengkulu, pelaksanaan BPJS bagi tenaga rentan sudah berjalan. Pembayaran periode Desember 2025 hingga Mei 2026 sebesar Rp174.042.000 telah terealisasi melalui APBD Perubahan 2025,” ujar Sutapa.
Anggaran tersebut mencakup perlindungan bagi 2.200 pekerja rentan, yang terdiri dari 1.516 nelayan binaan Dinas Perikanan dan 684 tenaga keagamaan di bawah koordinasi Bagian Kesra.
Sutapa menambahkan bahwa dukungan anggaran akan berlanjut dan meningkat pada sisa tahun 2026.
“Untuk Juni hingga Desember 2026, kami telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp349.948.800 melalui APBD murni. Saat ini kami sedang menunggu proses verifikasi data terbaru dari Dinas Perikanan dan Bagian Kesra agar penyalurannya tepat sasaran,” tambahnya.
Atas komitmen tersebut, Kota Bengkulu mendapat apresiasi tinggi dalam forum tersebut. Berdasarkan data terbaru, angka UCJ Kota Bengkulu telah mencapai 33,16% dengan total 54.236 pekerja yang terdaftar.
Angka ini menempatkan Kota Bengkulu sebagai daerah dengan capaian UCJ tertinggi di tingkat Provinsi Bengkulu.
“Sebagai ibu kota provinsi, Kota Bengkulu membuktikan kepedulian yang luar biasa terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini merupakan capaian tertinggi se-Provinsi Bengkulu,” ungkap perwakilan pusat dalam sesi koordinasi tersebut.
Melalui sinergi yang erat antara OPD terkait dan BPJS Ketenagakerjaan, Pemkot Bengkulu optimis dapat mempercepat perlindungan menyeluruh bagi pekerja sektor formal maupun informal, guna menjamin kesejahteraan dan rasa aman bagi masyarakat dalam bekerja. (**)

