Bengkulu, InfoPublik – Program pemakaian mobil dinas (mobnas) Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu terbukti sangat bermanfaat dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat luas.
Setiap akhir pekan, kendaraan operasional milik orang nomor satu dan dua di Kota Bengkulu tersebut selalu habis dipesan (full booking) oleh warga untuk keperluan akad nikah maupun resepsi pernikahan. Tingginya antusiasme ini membuat kedua fasilitas negara tersebut kini hampir tidak pernah terparkir di rumah dinas (rumdin) saat hari libur tiba.
Program fenomenal ini merupakan salah satu gebrakan yang sengaja dirancang untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Melalui kebijakan ini, Walikota dan Wakil Walikota mempersilakan masyarakat umum menggunakan mobnas mewah mereka secara gratis pada hari Sabtu dan Minggu.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian yang langka, mengingat tidak banyak pejabat publik di era sekarang yang bersedia meminjamkan kendaraan dinasnya untuk kepentingan pribadi masyarakat.
Di era kepemimpinan baru ini, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi bersama Wakil Walikota Ronny PL Tobing menegaskan komitmen mereka agar program ini terus berjalan.
Masyarakat diimbau untuk tidak perlu risau akan keberlanjutan fasilitas tersebut. Dari hari ke hari, layanan peminjaman mobnas ini kian membuktikan fungsinya dalam menghadirkan kebahagiaan nyata di tengah momen sakral pernikahan warga.
Walikota Dedy Wahyudi menjelaskan bahwa komitmen ini merupakan bagian dari kelanjutan 15 program kebaikan yang telah diinisiasi sejak era Helmi-Dedy dan dilanjutkan era Dedy-Ronny.
Seluruh program di bawah jajaran Pemerintah Kota Bengkulu dirancang untuk menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari hal yang paling mendasar hingga hal-hal kecil yang membawa kegembiraan.
“Program ini memang sengaja dibuat dan dilanjutkan sesuai dengan tugas dan cita-cita Pemkot Bengkulu untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah masyarakat,” ujar Dedy.
Dengan terus bergulirnya program ini, Pemerintah Kota Bengkulu berharap dapat meringankan beban biaya transportasi pernikahan warga sekaligus menegaskan bahwa fasilitas negara pada hakikatnya adalah milik rakyat yang harus membawa kemaslahatan bersama. (MCKB)