Bengkulu,InfoPublik – Kota Bengkulu menjadi salah satu kota yang akan dikunjungi oleh tim dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI akhir Oktober ini. LAN akan melakukan survey terkait data angka kemiskinan.
Rencana kunjungan LAN RI ke Kota Bengkulu ini juga dibahas dalam rapat yang digelar oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Ronny P.L Tobing selaku ketua TKPKD Kota Bengkulu, Rabu (15/10/25).
Dari Bappeda menyampaikan bahwa kunjungan LAN RI dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan blueprint kelembagaan pengentasan kemiskinan. Kota Bengkulu menjadi salah satu kota yang menjadi fokus penggalian data lapangan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. LAN akan mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan instansi
“LAN RI dijadwalkan akan melakukan survey tanggal 28,29 dan 30 Oktober. Tanggal 30 itu mereka melakukan verifikasi lapangan,” ujar Kepala Bappeda Medy Pebriansyah.
Kemudian terkait hal itu masing masing kepala OPD diberikan formulir penggalian data kemiskinan untuk diisi dan diinput ke dalam link di grup TKPKD.
Pada kesempatan itu, Wawali minta agar seluruh OPD ikut berperan dan berupaya maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Bengkulu.
“Mohon bantuan bapak ibu supaya angka kemiskinan terus turun, agar warga kita menjadi lebih baik lagi dan bahagia seperti visi misi kami di dalam RPJMD. Saat ini kemiskinan kita sudah menurun karena kita sudah banyak berbuat,” ujar Ronny.
Pada rapat itu Wawali didampingi Asisten II Sehmi, Staf Ahli Walikota i Made Wardana, Kepala Bappeda Medy Pebriansyah dan kepala OPD terkait seperti Kadis Sosial, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kadis Koperasi dan UMKM, Kadis Perindag dan lainnya mendengarkan paparan yang disampaikan oleh pihak Bappeda.
Dibeberkan bahwa kondisi kemiskinan per Maret bedasarkan data BPS , Kota Bengkulu mengalami penurunan angka kemiskinan 11,91 persen, posisinya berada di bawah angka kemiskinan provinsi. Kemudian garis kemiskinan Kota Bengkulu. 820,354 yakni masih tertinggi nomor 1 di Provinsi Bengkulu. Sedangkan jumlah pengangguran berada di angka 5 persen.
Bappeda juga membeberkan anggaran penanggulangan kemiskinan pada APBD perubahan 2025, yakni anggaran langsung Rp 47 miliar lebih, anggaran tidak langsung Rp 87 juta, dan anggaran penunjang Rp 3 miliar.(MCKB Eki/
