Bengkulu, InfoPublik – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tengah bersiap menghadapi tantangan fiskal nasional dengan pendekatan ketat dan terukur.
Namun, kebijakan ini membawa dampak ikutan yang tidak kecil bagi pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten.
Ketika anggaran yang mengalir dari pusat mulai menyusut, kepala daerah dipaksa untuk memutar otak lebih keras guna memastikan roda pembangunan tetap bergerak, sementara janji-janji politik mereka selama kampanye masih menanti untuk ditunaikan.
Realita di lapangan menunjukkan adanya tekanan ganda bagi para kepala daerah. Di satu sisi, mereka harus mengakomodasi program-program pusat yang digelontorkan ke daerah.
Di sisi lain, janji politik kepala daerah, entah itu pembangunan infrastruktur lokal, pendidikan gratis, atau program sosial berbasis kearifan lokal, tidak semuanya mendapat alokasi dari pusat.
Maka, ketika dana dari pusat menipis dan kewajiban daerah bertambah, para Walikota, Bupati, dan Gubernur berada di persimpangan sulit antara loyalitas pada kebijakan pusat dan tanggung jawab moral terhadap rakyat yang memilih mereka.
Hal inilah yang dirasakan Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi. Ia harus memutar otak agar pembangunan di Kota Bengkulu tetap berjalan dan hak pegawai tetap terpenuhi.
“Kondisi sekrang sedang tidak baik-baik saja, bukan hanya Kota Bengkulu tapi se-Indonesia,” ujar Walikota.
Yang lebih beratnya lagi di tengah efisiensi ini, Walikota harus memikirkan nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer yang sudah diusulkan menjadi PPPK.
“Emang dilematis, disisi lain saya selaku Walikota ingin memberi ruang lapangan pekerjaan kepada teman-teman yang sudah lama honor untuk diangkat. Total termasuk dengan R3 R4 itu kurang lebih ada 3.500,” jelas Dedy.
Ia pun telah bersurat kepada Kemendagri terkait kondisi saat ini.
Meskipun dilematis, Dedy tetap memprioritas pembangunan di Kota Bengkulu baik itu jalan, drainase, lampu jalan dan infrastruktur lainnya.
“Saya minta kepada Kepala BPKAD untuk anggaran pembangunan tetap tinggi,” tegasnya.
Berkenaan hal ini, Walikota terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor agar janji politiknya kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan terimplementasi dengan baik. (**)