Bengkulu, InfoPublik – Mewakili Sekretaris Daerah, Asisten II Setda Kota Bengkulu Sehmi Alnur membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Penerbitan Bukti Potong A2 melalui sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Ruang Hidayah I, Kantor Walikota Bengkulu, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu ini menghadirkan Tim Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Bengkulu Satu sebagai narasumber.
Sosialisasi ini ditujukan bagi para Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta operator gaji di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Bengkulu.
Dalam sambutannya, Sehmi menekankan bahwa penerapan sistem Coretax merupakan langkah strategis dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.
Ia meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk adaptif terhadap perubahan sistem ini demi mewujudkan tata kelola pajak yang akurat dan tertib.
“Kepatuhan perpajakan adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai pemerintah daerah, kita harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan,” ujar Sehmi.
Lebih lanjut, Sehmi menjelaskan bahwa sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025, setiap wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax serta memiliki Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik (KO/SE).
“Bukti Potong A2 sangat krusial sebagai dasar pemenuhan kewajiban pajak ASN. Saya berharap para bendahara memahami proses penerbitannya secara komprehensif melalui aplikasi baru ini agar tidak ada kendala bagi ASN di SKPD masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, Plh Kepala BPKAD Kota Bengkulu Toharudin dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai fitur dan proses pelaporan SPT Tahunan di dalam ekosistem Coretax.
“Kami ingin memastikan peserta mampu mengoperasikan Coretax secara benar dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pemahaman teknis yang baik, kita optimis tingkat kepatuhan pajak di Kota Bengkulu akan terus meningkat,” jelas Toha.
Pemerintah Kota Bengkulu berharap melalui sinergi dengan KPP Pratama Bengkulu Satu, pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan akuntabel sesuai aturan, guna mempertahankan kepercayaan publik (public trust) terhadap kinerja pemerintah. (MCKB R. Novri)